Wartaglobaltvnews.com – Harga Pertalite di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kembali melonjak saat kemarau panjang. Di sejumlah kecamatan, harga BBM subsidi di tingkat pengecer bahkan menembus Rp 25 ribu per liter.
Di Kota Sintang, Pertalite eceran dijual sekitar Rp 16 ribu per liter. Sedangkan di Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau, harganya mencapai Rp 25 ribu per liter.
Harga tersebut jauh di atas harga Pertalite di SPBU yang berada di kisaran Rp 10 ribu per liter.
Lonjakan harga terjadi saat distribusi BBM ke Sintang terganggu. Pendangkalan Sungai Kapuas dan Sungai Melawi membuat pengangkutan BBM menggunakan tongkang dari Pontianak terkendala.
Pasokan juga disebut tersendat akibat antrean pengisian di Depot Pertamina Pontianak. Kondisi itu berdampak langsung terhadap ketersediaan BBM dan harga di tingkat pengecer.
Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi, mengatakan Pemkab terus melakukan koordinasi dan pemantauan kondisi BBM di lapangan.
Namun, Pemkab Sintang belum dapat menetapkan HET BBM di tingkat kios karena terbentur regulasi.
“Regulasi HET yang ada hanya di SPBU. Untuk kios masih kami pelajari agar tidak cacat hukum,” kata Subendi.
Tim terpadu kini melakukan monitoring harian dan sosialisasi kepada pengecer. Pemda mengimbau kios menjual Pertalite tidak lebih dari Rp 13 ribu per liter.
Persoalan distribusi BBM saat kemarau bukan kali pertama terjadi di Sintang. Ketika debit sungai turun dan jalur air terganggu, pasokan kembali tersendat dan harga eceran melonjak.
Kondisi yang terus berulang ini memicu desakan agar Pertamina Patra Niaga tidak hanya mengandalkan pola distribusi normal. Pertamina diminta segera memiliki skenario khusus dan terukur untuk memastikan pasokan BBM ke Sintang tetap berjalan saat jalur sungai terganggu.
Langkah antisipasi dinilai perlu disiapkan jauh sebelum kemarau mencapai kondisi kritis. Di antaranya menambah armada truk tangki untuk jalur darat Pontianak-Sintang, memperbesar stok BBM di Sintang, mempercepat pengisian di Depot Pontianak, serta memperkuat koordinasi dengan Pemkab dan BMKG berdasarkan prediksi cuaca dan kondisi muka air sungai.
Pertamina juga didesak memastikan skenario distribusi tersebut tidak berhenti pada rencana, tetapi benar-benar disiapkan dan dijalankan ketika jalur distribusi sungai mulai tidak dapat diandalkan.
