Wartaglibaltvnews.com – Pontianak – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat kerja bersama Pemkab Ketapang, DPRD Ketapang, akademisi, Dewan Harian Daerah 45, serta mahasiswa IMKK, Senin (15/9) pukul 09.30 WIB.
Agenda rapat membahas percepatan usulan pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Ketapang yang menjadi cikal bakal Provinsi Tanjungpura.
“Tiga DOB yang diusulkan yakni Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Hulu Aik, dan Matan Hulu.
Rencananya, kesepakatan paripurna antara Gubernur Kalbar dan DPRD Provinsi Kalbar akan digelar 17 September 2025 sebelum usulan dikirim ke pemerintah pusat.
Ketua Komisi I DPRD Kalbar, H. Rasmidi SE, MM, menegaskan pemekaran bukan isu politik, tapi kebutuhan mendesak masyarakat. “Ketapang seluas Jawa Tengah dengan APBD terbatas, pemekaran adalah solusi logistik,” ujarnya.
H. Rasmidi S.E.,M.M juga membuka wacana pembentukan Provinsi Tanjungpura. Jika tiga DOB disetujui, digabung dengan Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, maka telah memenuhi syarat minimal lima kabupaten untuk pemekaran provinsi.
Lebih lanjut, dari berbagai dapil Kabupaten Ketapang sangat mendukung penuh rancangan ini, demi untuk pemerataan pembangunan serta memenuhi kebutuhan lokal masyarakat Kabupaten Ketapang,” ungkapnya.
Diwaktu yang sama, Sekertaris Daerah Kebupaten Ketapang menyampaikan, dengan kekuatan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dari beberapa kabupaten lain, ini menjadi kekuatan yang besar untuk mendukung pemekaran daerah Kabupaten Ketapang kedepan,”harapnya.
Begitu juga, Ikatan Mahasiswa Kabupaten Ketapang ( IMKK ) menyambut hangat undangan ini untuk menghadiri dan berpatisipasi aktif dalam rencana usulan ini, kami IMKK berharap dapat terus mengawal kebijakan ini agar berjalan dengan lancar sampai ditetapkan kedepan.
“Dewan Penasihat Organisasi menyatakan bahwa keterlibatan ini tidak hanya diawal saja tetapi keberlanjutan untuk terus mengawal karena yang akan merasakan kebijakan ini berhasil nanti adalah kalangan pemuda daerah,”ujar Reja Kurniawan.
Rapat berlangsung dengan dukungan penuh dari semua pihak ini bukan proyek pemerintah, tapi gerakan rakyat,” tegas Rasmidi.
Kemudian, rapat ditutup dengan penyerahan berkas DOB dari Pemerintahan Kabupaten Ketapang Kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan bersama dapil Provinsi Kalbar serta dapil kabupaten Ketapang,” pungkasnya.
