Wartaglobaltvnews.com – Pontianak – Polda Kalbar memperkuat perang melawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi anak. Langkah itu dilakukan bersama KPAI menyusul masih maraknya perdagangan manusia yang menjadikan Kalbar sebagai salah satu wilayah rawan.
Rapat koordinasi yang digelar di Balai Kemitraan Polda Kalbar, Selasa (21/7/2026), dihadiri jajaran pejabat utama Polda Kalbar, KPAI, kementerian terkait, hingga sejumlah pemangku kepentingan.
Komisioner KPAI Bidang TPPO dan Eksploitasi, Ai Maryati Solihah, menyoroti terungkapnya kasus penjualan 18 bayi ke luar negeri yang diduga berkedok adopsi ilegal. Menurutnya, kasus tersebut menjadi alarm serius bagi seluruh pihak.
“Ini sangat mendesak. Dugaan manipulasi administrasi harus ditelusuri agar perlindungan anak semakin optimal dan kejadian serupa tidak terulang,” ujar Ai.
Tenaga Ahli Kementerian Pertahanan RI Bidang Human Trafficking, Martinus Gabriel Goa, menilai Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat TPPO. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta bergerak cepat memutus rantai perdagangan orang.
“Pesan Presiden jelas, jangan karena alasan efisiensi kita tidak bergerak, sementara sindikat terus meraup keuntungan,” katanya.
Kapolda Kalbar Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar mengatakan Kalbar memiliki kerawanan tinggi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Hingga kini, Polda Kalbar telah menangani sekitar 60 kasus TPPO.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program KPAI. Ditres PPA-PPO menjadi leading sector dengan dukungan seluruh fungsi kepolisian agar kasus-kasus seperti ini dapat ditekan,” tegas Alberd.
Kasubdit III Ditres PPA-PPO Polda Kalbar Kompol Firah Meydar Hasan mengungkapkan, modus yang paling banyak ditemukan adalah pengiriman pekerja migran ilegal dan praktik pengantin pesanan. Korban umumnya direkrut melalui jaringan keluarga yang menyasar masyarakat di wilayah pedalaman.
“Modusnya banyak menggunakan pendekatan keluarga mengajak keluarga sehingga masyarakat harus lebih waspada,” ujarnya.
Kapolresta Pontianak Kombes Pol. Endang Tri Purwanto mengatakan pihaknya juga memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan tokoh agama.
Sementara itu, Kapolres Kubu Raya AKBP Kadek Ary Mahardika menyebut pengawasan di Bandara Supadio terus diperketat mengingat posisinya sebagai pintu masuk dan keluar yang rawan dimanfaatkan jaringan TPPO.
“Kami sudah menjalin kerja sama dengan pihak Bandara Supadio sebagai sistem deteksi dini terhadap aktivitas jaringan perdagangan orang,” katanya.
Ketua KPAD Kalbar Tumbur Manalu berharap aparat terus memperketat pengawasan terhadap keberangkatan nonprosedural serta memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi praktik TPPO.
Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM untuk wilayah kerja Kalbar, Kristiana Meinalita Samosir, juga mengingatkan bahwa Kalbar tidak hanya rawan TPPO, tetapi juga menjadi jalur peredaran narkoba. Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi kunci untuk menutup ruang gerak kejahatan lintas negara
