Wartaglobaltvnews.com – Kubu Raya – Tokoh masyarakat Rasau Jaya Umum, Nasrun M.T., meminta kepala desa dan camat diberi ruang untuk menyampaikan gagasan dalam rapat koordinasi percepatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Rapat koordinasi tersebut dijadwalkan berlangsung di Markas Manggala Agni Daops Kalimantan VIII Pontianak, Jalan Rasau Jaya KM 26, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026).
Nasrun yang juga Ketua BPD IPKI Kalbar menilai kepala desa dan camat memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat dan wilayah yang terdampak karhutla.
“Kepala desa dan camat juga memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama menanggulangi karhutla yang sudah akut di wilayah Kubu Raya. Karena itu, saya berharap mereka diberikan ruang dan kesempatan menyampaikan gagasan, saran, dan pendapat,” kata Nasrun.
Menurut dia, pelibatan pemerintah di tingkat desa dan kecamatan penting agar kebijakan penanggulangan karhutla tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Rapat koordinasi tersebut digelar untuk mencermati perkembangan dan eskalasi karhutla sekaligus mempercepat langkah penanganannya di Kalimantan Barat.
Kegiatan itu dijadwalkan dihadiri Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka konsolidasi percepatan penanggulangan karhutla di Kalbar.
Selain itu, sejumlah unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan turut diundang, di antaranya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda, akademisi, unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Nasrun berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda koordinasi, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat penanganan bencana karhutla, khususnya di wilayah Kubu Raya dan Kalbar.
Ia juga menegaskan, akibat karhutla semua di rugikan, dengan berakibat mengganggu kesehatan, pekatnya asap akibat karhutla tentu akan berdampak pada infeksi saluran pernapasan ( ISPA ).
“Yang paling penting, suara dari pemerintah desa dan kecamatan yang langsung berada di lapangan dapat didengar sehingga penanggulangan karhutla bisa dilakukan lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
