Wartaglobaltvnews.com – Kubu Raya – Minimnya sarana dan prasarana penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat pemerintah desa kesulitan bergerak cepat di lapangan. Kepala Desa Rasau Jaya Umum, Rajali Ahmad, meminta pemerintah memberikan dukungan peralatan dan biaya operasional bagi masyarakat peduli api (MPA). Jumat (4/9/26).
Hal itu disampaikan Rajali dalam rapat koordinasi percepatan penanggulangan karhutla di Kubu Raya, Kalimantan Barat. Rapat yang semula dijadwalkan berlangsung di Markas Manggala Agni Daops Kalimantan VIII Pontianak, Jalan Rasau Jaya KM 26, dipindahkan ke VIP Room Lanud Supadio.
Rajali mengatakan Pemerintah Desa Rasau Jaya Umum telah melakukan berbagai upaya pencegahan karhutla. Edukasi, sosialisasi, hingga penyuluhan kepada masyarakat terus dilakukan, terutama memasuki musim kemarau.
“Sudah berusaha maksimal dengan upaya melakukan pencegahan, edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan kepada masyarakat supaya tidak membakar lahan sembarangan di musim kemarau,” kata Rajali.
Menurutnya, sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan dalam kegiatan resmi pemerintahan, tetapi juga disampaikan dalam berbagai pertemuan bersama masyarakat.
Di sisi penanganan kebakaran, Desa Rasau Jaya Umum juga memiliki pasukan MPA. Namun, keberadaan MPA belum didukung fasilitas dan biaya operasional yang memadai.
“Kami punya pasukan Masyarakat Peduli Api (MPA), cuma terbatas masalah logistik, biaya operasional, dan dukungan prasarananya memang minim. Yang ada pun dipinjamkan dari Damkar dan Koramil,” ujarnya.
Rajali berharap kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah. Ia meminta adanya bantuan peralatan pemadam, termasuk mesin pompa dan perlengkapan pendukung lainnya, agar masyarakat dapat melakukan penanganan awal ketika terjadi karhutla.
“Biaya operasional tidak ada. Mau mengharap penganggaran desa, sekarang dana desa sudah dipangkas dan tidak seberapa lagi,” katanya.
Rajali menilai penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan aparat. Masyarakat, menurutnya, harus dilibatkan karena dampak kebakaran juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya melihat persoalan karhutla secara proporsional, khususnya terkait aktivitas masyarakat yang berprofesi sebagai peladang atau petani.
“Kalau bicara karhutla, tidak dapat dipastikan pelakunya masyarakat peladang atau petani. Tidak mungkin berladang itu di atas tanah gambut, pasti di tanah mineral atau di tepi pesisir Kapuas, sedangkan karhutla kebanyakan di area lahan tidak produktif atau lahan terlantar,” ujarnya.
Rajali menyampaikan hal tersebut dalam forum yang dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB, Kapolda Kalimantan Barat, Pangdam XII/Tanjungpura, Danlanud Supadio, Forkopimda Kalbar, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya.
Ia berharap dukungan sarana, prasarana, dan operasional dapat diperkuat sehingga upaya pencegahan maupun penanganan karhutla di tingkat desa dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
